A g e n d a /FIB Unilak
  STATISTIK /FIB Unilak
  • Dikunjungi oleh : 359377 user
  • IP address : 54.92.148.165
  • OS : Unknown Platform
  • Browser :
  • Beranda
  • Dari Riau Selamatkan Lingkungan!
Dari Riau Selamatkan Lingkungan!

Selasa,02 Agustus 2016

 

oleh : Dr Junaidi, Wakil Rektor I Unilak, Budayawan dan Anggota Dewan Pendidikan Riau

(Dimuat di Riaupos, 25 Juli 2016)
 

Adat berladang tahu menjaga pantang larang supaya rimba tak jadi lalang, supaya kayu tak terbuang, hewan tidak kehilangan sarang, yang sialang tidak tertebang. (Tenas Effendy, 2010)

Pada 23 Juli 2016 lalu dilaksanakan peringatan puncak Hari Lingkungan Hidup sedunia atau World Environment Day (WED) di Kabupaten Siak. Pada kesempatan tersebut diresmikan juga Taman Nasional Zamrud dan diserahkan pula berbagai penghargaan terkait lingkungan hidup. Pada awalnya, Presiden RI, Joko Widodo direncanakan hadir. Tetapi apa hendak dikata, Presiden RI tidak jadi hadir dan digantikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Peringkatan puncak Hari Lingkungan Hidup se-Dunia tahun 2016 harus dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan hidup dan menghentikan kejahatan atau penzaliman lingkungan. Secara kasat mata kita dapat menyaksikan bahwa penzaliman lingkungan terus terjadi tetapi kita tampaknya tidak punya kuasa menghentikannya. Ada kekuatan yang “maha besar” yang terus mengeksploitasi alam dan lingkungan demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh kerena itu, peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia tahun 2016 harus dijadikan komitmen untuk melakukan pertobatan terhadap aksi penzaliman lingkungan. 

Tema peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2016 sangat relevan dengan maraknya aksi kejahatan lingkungan hidup di Riau, yakni “fight against the illegal trade in wildlife for life” dan slogannya adalah “Go Wild for Life”. Peringatan hari lingkungan hidup sedunia ini jangan hanya bersifat seremonial dan formalistik saja. Peringatan ini harus sejalan dengan aksi nyata dalam penyelamatan lingkungan. Kerusakan hutan, pencemaran laut dan sungai,  buruknya kualitas udara, panasnya suhu bumi, bencana jerebu dan peningkatan konflik manusia dengan binatang liar adalah kenyataan kondisi lingkungan hidup di Riau saat ini. Tindakan penyelamatan hutan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten. 

Prinsip zero tolencance terhadap penzaliman lingkungan harus segera dilakukan. Tindakan penyelamatan lingkungan tidak bisa dilakukan secara sepihak tetapi harus dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi dan melibatkan seluruh komponen. Bahkan penanganan kejahatan lingkungan harus bersifat radikal atau sampai pada akar-akar persoalannya. Ada enam gagasan yang perlu diperhatikan dalam penyelamatan lingkungan. Pertama, penataan peraturan perundang-undangan. Semua peraturan yang terkait penyelamatan lingkungan hidup harus dievaluasi mulai dari peraturan tertinggi seperti undang-undang sampai peraturan daerah. Tidak boleh ada pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Setiap peraturan terkait pengelolaan lingkungan harus diarahkan pada penyelamatan lingkungan. Disharmonisasi, tumpang tindih dan kontradiksi di antara peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan konflik dan memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan lingkungan. Disharmonisasi dapat terjadi karena  ego sektoral dan ego kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti diketahui upaya penyelamatan lingkungan melibatkan berbagai sektor, misalnya sektor kehutanan, perkebunan, tata ruang, pertanahan dan permodalan. Semua sektor harus memiliki kesepatan dan kewenangan yang jelas dalam penyelamatan lingkungan. 

Kedua, kebijakan yang pro-lingkungan. Alam dan lingkungan boleh dimanfaatkan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Namun, pemanfaatan lingkungan harus berdasarkan asas penyelamatan lingkungan. Kebijakan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada korporasi dipandang menjadi petaka rusaknya hutan di berbagai daerah diIndonesia, termasuk di Riau. Kebijakan pro-lingkungan biasanya berhadapan dengan kuatnya kekuatan ekonomi dari korporat. Kekuatan ekonomi biasanya dapat menundukkan kebijakan pro lingkungan. Akibatnya, lingkungan diekploitasi sebesar-besarnya demi keuntungan ekonomi. Hutan telah diluluhlantakkan demi memenuhi kepentingan industri. Rimbo larangan yang dahulunya “diharamkan” untuk ditebang kini telah berubah menjadi perkebunan sawit. Bila aksi perusakan hutan ini terus terjadi, maka manusia juga yang menjadi korbannya. Salah satu contoh nyata dalam aksi penzaliman hutan adalah pembukaan hutan dengan cara dibakar yang mengakibatkan bencana asap yang sangat dahsyat di Riau. Semua kebijakan yang dikelurkan harus mengacu kepada prinsip green policy atau enviromental policy yang berkomitmen terhadap penjagaan alam dan lingkungan. Karena itu, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen untuk menjadi green government. Tantangan menjadi green government harus menjadi cita-cita pemerintah. Secara khusus, pemerintah daerah di provinsi Riau sudah sepatutnya berkomitmen menjadi green government sebagai upaya untuk penyelamatan lingkungan hidup di wilayah Riau. 

Ketiga, penegakkan supremasi hukum. Salah satu penyebab terus terjadinya penzaliman lingkungan adalah lemahnya penegakkan supremasi hukum dalam bidang kejahatan lingkungan. Ekspektasi publik sangat tinggi terhadap penegakkan supremasi hukum untuk mencegah aksi kejahatan lingkungan. Publik sering kecewa ketika proses hukum pelaku kejahatan lingkungan berakhir dengan vonis bebas dengan dalih tidak terbukti melakukan tindak pidana. Kalau pun ada yang divonis, biasanya hanya rakyat kecil yang dijadikan tumbal dalam kasus kejahatan lingkungan. Sementara para pemilik modal cenderung bebas dari tuntutan kejahatan lingkungan. Ada kekuatan besar yang bermain-main dalam aksi pengrusakan lingkungan dan kekuatan hukum dapat ditaklukkan oleh kekuatan besar tersebut. Lemahnya penegakkan supremasi hukum menjadi peluang bagi pelaku kejahatan lingkungan untuk terus melakukan aksinya. 

Keempat, penerapan green business. Aksi kejahatan lingkungan memang selalu melibatkan korporat yang memiliki modal besar dalam pengelolaan lingkungan. Meskipun korporat memegang prinsip mendapatkan keuntungan finansial dalam pemanfaatan lingkungan, korporat harus memiliki tanggung jawab besar dalam penyelamatan lingkungan. Prinsip green business harus dijadikan asas utama oleh korporat dalam menjalankan bisnisnya. Inti dari green business adalah korporasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selalu berupaya menjaga keselamatan lingkungan dan meminimalkan dampak negatif lingkungan. Sehingga  korporasi tidak hanya berambisi untuk mencari profit. Konsep triple bottom-line of business yang disampaikan oleh Elkington (1997) patut diterapkan oleh korporat dalam menjalankan usahanya. Tiga komponen dalam konsep ini adalah planet (alam dan lingkungan), people (masyarakat), dan profit (keuntungan). Ketiga aspek ini sangat penting dijaga sehingga aksi bisnis yang dijalankan oleh korporat memberikan manfaat bagi masyarakat, alam dan lingkungan tetap terjaga dan perusahaan pun memperoleh keuntungan. Konsep triple bottom-line of business jangan hanya dijadikan slogan tetapi itu harus benar-benar diterapkan oleh korporat. Sebenarnya prinsip semangat triple bottom-line of business sudah terdapat dalam mekanisme Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL yang meliputi aspek fisik-kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Tetapi sayangnya AMDAL hanya dipandang sebagai pelengkap pendirian perusahaan. Setelah perusahaan beroperasi prinsip AMDAL dilupakan dan korporat pun asik mengejar profit. 

Kelima, budaya masyarakat. Dahulu masyarakat sebenarnya memiliki kearifan dalam penyelamatan lingkungan. Buktinya, ada rimba larangan dalam masyarakat Melayu. Tetapi semenjak penguasaan hutan didominasi oleh pemerintah dan aksi korporasi yang tidak terkontrol menyebabkan hutan-hutan di tanah Melayu semakin rusak. Pandangan masyarakat terhadap hutan pun berubah karena hutan telah dipaksa menjadi wilayah industri. Pelan-pelan masyarakat pun terpaksa terlibat dalam aksi penjarahan hutan. Bahkan masyarakat sekitar pun terjebak oleh mafia hutan. Kearifan masyarakat dalam penyelamatan lingkungan harus dibangkitkan kembali. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengelola dan menyelamatkan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat harus terus didorong agar tumbuh rasa tanggung jawab untuk penyelamatan lingkungan. 

Keenam, pendidikan lingkungan. Usaha penyelamatan lingkungan tidak bisa dilakukan sesaat tetapi harus dilakukan secara terus menerus. Salah satu cara untuk menanamkan sikap cinta lingkungan adalah penerapan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Pendidikan lingkungan hidup dapat meningkatkan kesadaran siswa dan masyarakat untuk berbuat baik kepada lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup dapat dijadikan muatan lokal yang dalam pelaksanaannya diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Implementasi pendidikan lingkungan hidup tentu saja tidak sekadar untuk mendapatkan status sekolah adiwiyata. Pendidikan lingkungan hidup benar-benar dilakukan untuk menanamkan semangat lingkungan hidup agar generasi muda memiliki kesadaran, kepedulian dan komitmen dalam penyelamatan lingkungan hidup. 

Setiap penzaliman alam dan lingkungan yang dilakukan manusia akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Kita telah diberikan amanah oleh Tuhan untuk mengelola alam dan lingkungan sehingga kita harus menyelamatkannya. Kesalahan kita dalam pengelolaan alam dan lingkungan telah menyebabkan berbagai bencana dan kita telah merasakan akibatnya. Mari kita selamatkan lingkungan!***