A g e n d a /FIB Unilak
  STATISTIK /FIB Unilak
  • Dikunjungi oleh : 359441 user
  • IP address : 54.92.148.165
  • OS : Unknown Platform
  • Browser :
  • Beranda
  • MUARA TAKUS DALAM PERBINCANGAN HISTORIOGRAFI INDONESIA
MUARA TAKUS DALAM PERBINCANGAN HISTORIOGRAFI INDONESIA

Rabu,03 Juni 2015

Oleh: Bambang Purwanto

Dalam tradisi historiografi Indonesia yang menjadi diskursus nasional, terdapat dua kekuasaan besar yaitu Sriwijaya dan Majapahit yang dihadirkan sebagai representasi dari kesatuan Indonesia sebagai sebuah entititas di masa lalu. Sriwijaya dan Majapahit tidak hanya diposisikan untuk menunjukkan adanya masa lalu yang gemilang sebelum Barat kemudian hadir sebagai unsur dominan di Kepulauan Nusantara melalui imperialisme, kolonialisme dan modernitasnya, melainkan juga sebagai simbol dari jati diri kebangsaan Indonesia yang baru terbentuk pada awal abad ke-20.Tradisi historiografi itu hadir dengan pesan utamanya bahwa, ke-Indonesia-an yang merupakan reaksi terhadap kolonialisme Belanda itu berakar kuat pada sebuah peradaban besar Asia tempatan, dan replika Indonesia sebagai sebuah kesatuan entitas telah ada jauh sebelum kolonialisme dan imperialisme Barat terbentuk di wilayah ini. Secara kebetulan, Sriwijaya dan Majapahit juga digambarkan merepresentasi dua budaya besar yang ada di Kepulauan Nusantara, yaitu dunia Melayu dengan dunia Jawa dalam satu kategori dan tradisi maritim dengan tradisi agraria dalam kategori yang lain.  

Dibalik kesejajaran Sriwijaya dan Majapahit dalam diskursus nasional itu, secara historiografis dua entitas ini ternyata hadir dalam narasi besar yang berbeda karena berbagai alasan. Majapahit hadir sebagai sebuah entitas masa lalu secara bulat, baik karena superioritas sumber sejarah yang telah berhasil ditemukan maupun karena kultur historiografis masyarakat pendukungnya yang lebih mampu mencapai kesepakatan. Semua masyarakat yang menyatakan dirinya sebagai Jawa telah dapat bersepakat untuk berbagi eksistensi kesejarahan Majapahit, tanpa ada upaya dari satu pihak untuk mendominasi atas yang lain menyangkut kepemilikan atas sejarah Majapahit, atau memungkiri eksistensi Majapahit sebagai bagian dari kejawaannya. Adanya kenyataan bahwa proses kesejarahan Majapahit berpusat di Jawa Timur, tidak serta merta menjadikan Majapahit menjadi milik satu bagian dari masyarakat yang ada di Jawa Timur semata, walaupun secara politis Jawa masa kini telah dibagi-bagi dalam entitas administrasi pemerintahan yang berbeda dan memerlukan legitimasi sejarah bagi jati dirinya.

Kenyataan sejarah menunjukkan, berbagai kekuasaan politik Jawa pasca-Majapahit yang berada di luar batas administratif dan kultural Jawa Timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram menempatkan Majapahit sebagai asal usul dari sumber kekuasaan mereka. Oleh karena itu Babad Tanah Jawi, Sajarah Banten, Babad Demak, dan berbagai bentuk lain dari tradisi historiografi yang merupakan refleksi kultural masyarakat pendukungnya, baik secara simbolis maupun historis menghadirkan wahyu Majapahit sebagai titik pusat yang harus dimiliki oleh semua kekuasaan untuk tetap beridentitas Jawa. Sementara itu, konversi keagamaan yang terjadi seiring dengan berkembangnya berbagai unit kekuasaan baru Jawa yang merujuk pada Islam, tidak menjadi penghalang bagi mereka tetap mengacu pada Majapahit yang jelas-jelas tidak berazaskan Islam. Tidak ada pendakuan dan perebutan atas eksistensi Majapahit sebagai perwujudan egosentrik pada satu sisi, dan disisi lain tidak ada keengganan untuk menginklusi Majapahit menjadi bagian dari masa lalunya. 

Hal berbeda terjadi dalam konteks sejarah Sriwijaya, yang belum hadir sebagai sebuah entitas yang  utuh dalam narasi besar sejarah Indonesia. Keterbatasan sumber yang sudah ditemukan merupakan salah satu sebab utama dari keadaan ini. Akibatnya, sejak G. Coedes memulai kajiannya tentang Sriwijaya pada tahun 1918, sampai saat ini eksistensi keutuhan sejarah Sriwijaya masih terus diperdebatkan, termasuk kaitannya dengan sebuah entitas kekuasaan lain sezaman dan sewilayah yang dikenal dengan Malayu. Bahkan beberapa ilmuan masih ada yang menyangsikan keberadaan Sriwijaya, baik sebagai sebuah kenyataan sejarah maupun sebagai bagian dari sejarah Indonesia.

Dalam hal yang terakhir itu, Sriwijaya yang sering disamakan dengan Swarnabhumi itu dianggap sebagai bagian dari sejarah milik wilayah lain di Asia tenggara di luar Indonesia. Pemberian nama Suvarnabhumi untuk bandar udara terbaru di Bangkok, Thailand hanya beberapa tahun lalu merupakan salah satu indikasi dari pendakuan atas sejarah Sriwijaya oleh entitas lain di luar Indonesia. Sebelum itu sejak tahun 1974, Mom Chao Chand Chirayu Rajani secara terus menerus mengkampanyekan keberadaan pusat kekuasaan Sriwijaya di Thailand, tepatnya di Chaiya yang terletak di pantai timur semenanjung Thailand. Sebagai tindak lanjut, sebuah buku yang berjudul Toward History of Laem Thong and Sri Vijaya diterbitkannya pada tahun 1987. Satu hal yang perlu dicatat dari buku ini adalah, Melayu yang merupakan pelabuhan utama Sriwijaya terletak di Muara Takus.

Di dalam Indonesia sendiri, keberadaan Sriwijaya terus menjadi rebutan karena ketidaksepakatan dalam hal pusat kekuasaan Sriwijaya, terutama antara Palembang, Jambi, dan juga Kampar. Setiap pihak mengacu pada pendapat para ilmuan dan interpretasi masing-masing atas bukti-bukti arkeologis serta tradisi lisan yang masih tersisa sampai saat ini, untuk mendaku hak atas Sriwijaya dan mengeksklusi yang lain dari hubungan historisnya dengan kedatuan ini di antara para pewaris sejarah dan budaya Melayu. Sementara itu eksistensi diskursus kemelayuan masa kini yang mengidentifikasi diri secara tunggal pada Islam, juga menimbulkan berbagai paradoks dalam eksistensi sejarah Sriwijaya, baik dalam konteks sejarah Indonesia maupun sejarah Sumatera dan dunia Melayu. Ketika Melayu masa kini hanya berkiblat pada dunia Islam, eksistensi Sriwijaya yang merupakan pusat dari dunia Buddha menimbulkan kegamangan demi kegamangan dalam mengidentifikasi diri dengan kerajaan Sriwijaya. 

Pada satu sisi kebesaran Sriwijaya dibutuhkan untuk melegitimasi diri. Sementara itu pada saat yang sama, warisan tradisi Buddha yang dimiliki Sriwijaya tidak mendapat tempat dalam dunia Melayu saat ini yang identik dengan Islam. Kegamangan itu memang sedikit teratasi, karena eksistensi warisan tradisi Buddha yang melekat pada Sriwijaya dapat dikaitkan dengan prinsip keberagaman yang dianut Indonesia. Melalui Indonesia, Melayu dapat memasukkan Sriwijaya dengan warisan tradisi Buddha ke dalam bagian darinya tanpa harus mengeksklusi keislamannya. Akan tetapi dalam konteks yang lain, penonjolan Sriwijaya bersama-sama Majapahit dalam sejarah nasional Indonesia itu ternyata berpengaruh terhadap eksistensi entitas lain di dalam sejarah. Oleh karena itu tidak mengherankan jika eksistensi kerajaan Malayu dan masyarakat pendukungnya mengalami peminggiran sistematis dan terstruktur secara historiografis. Ketika sejarah Sriwijaya masih belum hadir secara utuh, peminggiran itu mengakibatkan berbagai kerancuan dalam identifikasi diri secara historis. Akibatnya, anakronisme historis dalam konstruksi sejarah Malayu dan Sriwijaya tidak terhindarkan.

Berdasarkan latar belakang dan kerangka berpikir di atas, kedudukan Muara Takus dalam historiografi Indonesia akan didiskusikan dalam kajian singkat ini. Tulisan ini diposisikan sebagai sebuah kajian awal bersifat historiografis, dan tidak berpretensi sebagai sebuah kajian komprehensif tentang substansi faktual kesejarahan dari kenyataan warisan arkeologis yang ada di Muara Takus. Muara Takus dalam tulisan ini tidak hanya sebatas wilayah dimana kompleks candi Buddha yang mencakup Candi Tua, Bungsu, Palangka, dan Maligai atau Mahaligai (bahasa Tamil=istana) itu berada, melainkan juga mencakup wilayah Kampar secara keseluruhan. Hal ini merujuk pada kategorisasi yang dikemukakan oleh Friedrich Martin Schnitger yang pernah melakukan kajian atas berbagai situs arkeologi di Sumatera antara tahun 1937 dan 1938, dan Boechari yang memberi pemaknaan ulang atas minanga dan mukha upang yang ada pada prasasti Kedukan Bukit. Perluasan ruang lingkup ini diperlukan untuk dapat memahami konteks historis dari warisan arkeologis itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses panjang yang melibatkan berbagai unsur lain dan ruang yang lebih luas, bukan sekedar sebuah proses yang hanya terjadi di dalam sebuah ruang sempit dimana candi itu berada saat ini.

Dua karya sejarah utama yang ditulis oleh sejarawan Indonesia yang tidak dapat ditinggalkan setiap kali memperbincangkan historiografi Indonesia adalah, buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) dan buku Indonesia Dalam Arus Sejarah (IDAS). Di dalam edisi pertama yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1976, diskripsi tentang Muara Takus di dalam buku SNI hanya hadir satu kali di dalam jilid 2, yaitu ketika membahas tentang kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Merujuk pada tiga prasasti yang ditemukan di Palembang yaitu Kedukan Bukit, Talang Tuwo, dan Telaga Batu, para penulis jilid ini dalam diskusi tentang keberadaan Sriwijaya menyatakan salah satu pendapat mereka bahwa “Sriwijaya tidak di Palembang letaknya. Dapunta Hyang memulai perjalanan dari Minanga Tamwan, datang di Matayap (Melayu atau Jambi sekarang), kemudian mendirikan kota yang diberi nama Sriwijaya” (hlm. 53). Lebih lanjut dikatakan “Mungkin sekali pusat Sriwijaya terletak di Minanga Tamwan itulah, di daerah pertemuan sungai Kampar kanan dan Kampar kiri” (hlm. 53). Berdasarkan informasi letak Sriwijaya yang disampaikan oleh I-tsing, keberadaan kompleks peninggalan candi Buddha yang ada di Muara Takus, yang menurut buku ini berasal dari abad ke-7, dianggap sebagai salah satu bukti dari keberadaan Sriwijaya di wilayah ini.

Biarpun eksistensi Muara Takus juga belum dibahas secara mendalam dan luas berkaitan dengan kedudukannya dalam sejarah Malayu dan Sriwijaya, buku SNI edisi revisi yang diterbitkan pada tahun 1984 memiliki diskripsi yang sedikit berbeda dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Muara Takus disebutkan beberapa kali secara bergantian dengan Kampar dan Batang Kuantan. Merujuk pada pembacaan lama atas prasasti Kedukan Bukit, para penulis sepakat telah terjadi pendudukan Sriwijaya atas Malayu walaupun secara prosesual masih terdapat persoalan tentang apakah prasasti itu sebagai wujud untuk memperingati sebuah kemenangan atau tanda dari pembentukan Sriwijaya. Diskripsi historis yang dibangun bersifat diskusi, karena adanya  interpretasi yang berbeda diantara para pakar seperti Poerbatjaraka, Slametmuljana, F.D. Bosch, G. Coedes, N.J. Krom, J.G. de Casparis, O.W. Wolters, Soekmono, dan Satyawati Suleiman. Merujuk pada pendapat J.L. Moens, di dalam jilid 2 buku hasil revisi dinyatakan bahwa, “Karena ibukota Malayu itu di Palembang, maka kemenangan Sriwijaya atas Malayu dapat dikatakan sebagai penguasaan daerah Palembang oleh Sriwijaya. Setelah menguasai Palembang, Sriwijaya yang semula berpusat di pantai timur Semenanjung pindah ke pantai timur Sumatera, tidak di Palembang tetapi di Muara Takus” (hlm. 55). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Slametmuljana, namun secara tegas ditolak oleh Soekmono yang cenderung menempatkan Jambi sebagai pusat Sriwijaya.

Berbeda dengan edisi sebelumnya, pembahasan tentang Sriwijaya pada edisi revisi ini merujuk pada hasil pembacaan mutakhir Boechari pada saat itu atas prasasti Kedukan Bukit. Berdasarkan pemaknaan yang baru itu menurut SNI, Boechari “menduga bahwa prasasti Kedukan Bukit memperingati usaha penaklukan daerah sekitar Palembang oleh Dapunta Hyang dan pendirian ibukota baru atau ibukota yang kedua di tempat ini” (hlm. 55). Lebih lanjut berdasarkan pendapat Boechari itu dinyatakan bahwa, “sebelum tahun 682 M. Ibukota Sriwijaya ada di daerah Batang Kuantan, setelah tahun 682 M. Ibukota berpindah ke Mukha Upang di daerah Palembang “ (hlm. 63). Pendapat yang terakhir inilah yang kembali dijadikan dasar oleh penulis yang membahas posisi Muara Takus dalam sejarah Malayu dan Sriwijaya di buku IDAS, buku standar terbaru sejarah Indonesia yang ditulis oleh sejarawan Indonesia dan diterbitkan pada tahun 2012.

Mengikuti alur berpikir Boechari, salah satu bagian dari konstruksi yang ada di dalam IDAS menyatakan bahwa “(me)lokasi Minanga di suatu tempat di tepi Sungai Kampar Kanan. Di situ terdapat sebuah kampung yang bernama Binanga yang letaknya di sebelah timur Bangkinang” (hlm. 75-76). IDAS lebih lanjut menyatakan bahwa “Boechari juga menyimpulkan, Sriwijaya sudah ada sejak sebelum 682” (hlm. 76), terletak di daerah aliran Sungai Kampar Kanan”, dimana di bagian hulunya terdapat kompleks candi Buddha Muara Takus. Di dalam konteks ini, pasukan Sriwijaya diposisikan berangkat dari Minanga di Kampar menuju Upang di dekat Palembang, dimana sang raja mendirikan perkampungan, “tempat berdirinya Sriwijaya kini dikenal dengan nama Palembang” (hlm. 76). Peristiwa itu menurut IDAS terjadi “Pada tanggal 5 para terang bulan Asadha (16 Juni 682)” (hlm.76). Mengikuti alur berpikir yang dikemukakan sebelumnya, maka konstruksi historis yang ingin diungkapkan  oleh buku IDAS ini adalah, sejak tahun 682 selain pusat kekuasaan Sriwijaya yang terdapat di wilayah Sungai Kampar juga mulai dibangun pusat kekuasaan lain di wilayah Sungai Musi, atau pusat kekuasaan Sriwijaya dipindahkan dari Kampar ke wilayah sekitar Palembang saat ini.

Keberadaan diskripsi tentang adanya kaitan historis antara peninggalan arkeologis di Muara Takus dan eksistensi kekuasaan politis di wilayah Kampar seperti yang telah dikutip di atas, tidak begitu saja dapat diartikan bahwa SNI dan IDAS telah memberikan posisi penting kepada Muara Takus dan wilayah Kampar dalam kenyataan sejarah Indonesia. Secara keseluruhan baik SNI maupun IDAS cenderung menempatkan Jambi atau Palembang sebagai pusat kekuasaan baik Sriwijaya maupun Melayu, dan menempatkan Muara Takus beserta wilayah Kampar secara historiografis pada ruang abu-abu, tergantung pada interpretasi pembaca sesuai dengan perspektif dan kepentingan masing-masing. Dalam konteks ini merujuk pada kajian yang dilakukan oleh R.E. Jordaan dan B.E. Colles, eksistensi Muara Takus bagi pembaca tertentu dapat dikaitkan dengan Kemaharajaan Sailendra di Sumatera yang dibangun oleh Balaputradewa seiring dengan adanya ciri-ciri tradisi Chola dari India selatan pada Candi Mahaligai (Jordaan & Colles: 2009, p. 248). 

Salah satu contoh dari kekacauan itu dapat dilihat lebih jauh pada kaitan antara cakupan Selat Malaka dengan pengidentifikasian lokasi pusat Sriwijaya dan Malayu. Di dalam buku IDAS dinyatakan bahwa letak Selat Malaka “membentang antara Kepulauan Riau hingga Pulau We di sebelah utara Pulau Sumatera” (hlm. 130). Sementara itu pada saat yang sama disebutkan bahwa, “Lokasi Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu sama-sama ada di Selat Malaka dan posisi Kerajaan Sriwijaya ada di tempat paling selatan jika ditinjau dari arah Kanton menuju selatan” (hlm. 130). Hal itu berarti secara geografis telah terjadi dislokasi dalam diskripsi historis yang dibangun, karena baik Jambi maupun apalagi Palembang tidak berada di dalam cakupan ruang Selat Malaka seperti yang telah didifinisikan di atas. Pengeksklusian Muara Takus dan Kampar dari ruang Malayu dan Sriwijaya dengan lebih mengutamakan Jambi dan Palembang berarti sama dengan mementahkan kerangka berpikir yang telah dibangun sendiri. Merujuk pada pendapat Leonard Andaya, dibandingkan dengan Selat Malaka lokasi kerajaan Malayu dan Sriwijaya akan lebih tepat jika ditempatkan dalam ruang yang disebutnya sebagai “Laut Melayu”, istilah yang populer digunakan oleh para pelaut dan pedagang Arab pada abad ke-11.

Sementara itu jika dilakukan perbandingan antara diskripisi yang ada di dalam SNI dengan IDAS, maka ditemukan lebih banyak kontradiksi, anakronisme, dan kelemahan konseptual serta logika historis  pada IDAS. Akibatnya, kedudukan Muara Takus dan Kampar dalam tradisi historiografi Indonesia semakin tidak jelas dan terus terpinggirkan. Kalaupun Muara Takus ingin diberi tempat dalam sejarah Indonesia, maka narasi historis yang dibangun melalui kerangka berpikir seperti ini akan cenderung mengikuti pola yang pernah dikemukakan oleh Jan Wisseman Christie dan juga John Miksic. Menurut pendapat ini,  keberadaan Muara Takus berkaitan erat dengan eksistensi Adityawarman dari kerajaan Malayu di pertengahan abad ke-14, atau dengan warisan arkeologis sedikit lebih tua yang terdapat di Padang Lawas (Miksic: 1980, p. 57). Mengutip Jan Wisseman Christie, “Muara Takus jelas tidak pernah menjadi tempat yang dimana sebuah pelabuhan internasional utama berada” karena letaknya yang jauh di pedalaman dan “tidak ada satu pun dari pemukiman yang sedikit itu yang berasal dari periode sebelum abad ke-14” (Christie: 1990, p. 454).

Oleh karena itu, keberanian untuk berpikir keluar dari kotak dan masuk ke dalam tradisi kesadaran dekonstruktif merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat menjelaskan keberadaan warisan arkeologis Muara Takus dan Kampar dalam kerangka historiografi Indonesia. Terlepas dari berbagai kekacauan dan ketidakjelasan tentang lokasi Malayu dan Sriwijaya sebagaimana telah disebutkan di atas, ada satu hal yang sudah pasti dan sangat sulit untuk dibantah bahwa telah terjadi gerak sejarah yang besar di wilayah ini dengan atau bukan bagian dari proses sejarah kerajaan Malayu dan Sriwijaya. Sepanjang bukti-bukti arkeologis dan historis tidak memadai untuk membuat sebuah konstruksi sejarah yang utuh, perbincangan tentang historisitas Muara Takus menjadi tidak relevan jika hanya dikaitkan dengan kerajaan Malayu dan Sriwijaya atau karena letaknya yang tidak strategis.

Letak Muara Takus di wilayah uluan dijadikan alasan utama oleh sebagian besar kajian yang telah dilakukan untuk menyatakan bahwa di tempat ini tidak mungkin terdapat pelabuhan yang dapat mendukung eksisteni kerajaan besar seperti Malayu dan Sriwijaya. Akan tetapi keberadaan percandian Muara Takus itu sendiri sudah menunjukkan bahwa tempat itu merupakan sebuah ruang yang penting dalam sejarah agama Buddha di Indonesia, karena sebuah candi baik sebagai makam para raja, tempat pemujaan, monumen peringatan, ataupun tempat tinggal para biksu selalu dibangun di tanah yang bertuah atau dikeramatkan. Adanya keberkahan yang dipancarkan dari ruang Muara Takus itulah yang mungkin menjadi daya tarik bagi para gajah untuk melakukan ziarah secara rutin, seperti dilaporkan secara menarik oleh Friedrich Martin Schnitger. Berbeda dengan pendapat sebagian besar ahli yang lebih melihat peran dominan unsur-unsur Hindu di dalam sejarah Indonesia pra-Islam, John Miksic cederung melihat Indonesia pra-Islam sebagai kawasan yang dibangun oleh peradaban Buddha. Dalam konteks yang lain, keberadaan Muara Takus di bagian hulu sungai yang jauh dari garis pantai sekali lagi menunjukkan arti penting air di dalam kosmologi Melayu, yang menempatkan gunung, sungai, dan laut sebagai satu kesatuan dunia air yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika penguasa Sriwijaya selalu memposisikan diri sebagai penguasa gunung dan sekaligus penguasa laut yang dihubungkan oleh sungai.

Jika Muara Takus dan wilayah di sekitar Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan tidak dianggap penting secara ekonomis atau politis, maka paling tidak secara kultural wilayah ini pasti memiliki arti yang penting dalam sejarah Indonesia. Sementara itu dalam konteks ekonomi, satu catatan penting yang perlu dipertimbangkan bahwa diskursus orientalisme yang hegemonik telah mengakibatnya kapur barus, kemenyan, gaharu, dan berbagai hasil hutan lain termasuk binatang tereksklusi dari komoditi dagang yang mampu mendukung kebutuhan sumber ekonomi sebuah kemaharajaan dan masyarakatnya. Padahal jika dilihat secara ekologis, Muara Takus dan wilayah Kampar memiliki potensi ekonomis itu semua pada masanya, ketika para pedagang Cina, India, Arab, dan Persia hilir mudik di wilayah ini seperti yang ditulis oleh seorang saudagar Arab bernama Sulaiman pada tahun 851, jauh sebelum orang Eropa membangun dominasinya. Akhirnya secara historiografis, berdasarkan cara berpikir di luar kotak itu paling tidak sebuah periodisasi sementara sejarah dunia Melayu dapat disusun, yaitu masa Melayu prakejayaan Sriwijaya, masa Melayu di dalam Sriwijaya, masa Kebangkitan Melayu Pasca-Sriwijaya, dan masa Melayu Islam.***