Muhammad Kafrawi, S.S., M.Sn.
Galeri Pimpinan
Muhammad Kafrawi, S.S., M.Sn

Dekan
Dr. Hj. Evizariza, M.Hum

Wakil Dekan 1
Rismayeti, S.Sos., M.IP

Wakil Dekan 2
Jefrizal, S.Hum., M,Sn

Wakil Dekan 3
Qori Islami, S.S.,M.Hum

Kaprodi Sastra Inggris
Drs. Rosman H., M. Hum

Kaprodi Sastra Indonesia
Nining Sudiar, S.Sos. M.IP

Kaprodi Ilmu Perpustakaan
Iik Idayanti., M.Hum

Kaprodi Sastra Melayu
Penelitian
Pengabdian
Agenda

Jumat, 16 Okt 2020, 10:28:41 WIB, 143 View Widi, Kategori : Unilak

Ket Foto :

Unilak Pekanbaru-Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibuslaw Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang disahkan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan baru-baru ini menuai kontra dan menjadi isu hangat secara nasional. Merespon isu nasional  tersebut Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Lancang Kuning (Unilak) bersama HIMA HTN FH Unilak menaja kegiatan webinar  terkait isu pengesahan Omnibus Law pada Rabu, (14/10/2020) mulai 09.00 Wib.

Webinar yang ditaja organisasi mahasiswa tersebut mengangkat tema “Omnibus Law dari Berbagai Perspektif“. Pemateri dalam webinar ini melibatkan tokoh nasional dan pakar dalam bidangnya diantaranya Prof. Dr. H.M. Buyso Muqoddas, M.Hum (Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Dr. Elviriadi, S.Pi., M.Si (Pakar Lingkungan Riau), Dr. Eddy Asnawi, S.H.,M.Hum (Ketua Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Riau), Arip Yogiawan (Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye YLBH), Dewi Sartika (Sekjend Pembaharuan Agraria). Acara webinar ini dipandu dari gedung II FH Unilak  diikuti  85 peserta dari unsur mahasiswa dan  berbagai elemen masyarakat.

 

Menurut Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Riau Dr.  Eddy Asnawi, SH., M.Hum mengatakan baru pertama kali dalam proses pembentukan dan pengesahan mengalami reaksi penolakan yang begitu besar dari berbagai kalangan masyarakat. “Bagaimana tidak, apabila mengacu kepada UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan legalitas dari konsep Omnibus Law tidak diatur, mengacu kepada asas legalitas maka konsep ini tidak memiliki landasan hukum”. Kata Eddy dalam acara webinar.

Pemateri lainnya Prof. Busyro Muqoddas bahwa “menjelaskan omnibus law UU Cipta Kerja merupakan tagihan dari rentenir yang berjasa pada pemilu tahun lalu yang mengakibatkan pemaksaan kehendak untuk mengesahkan UU Cipta Kerja”. Ungkap Busro dalam sesi webinar.

Roni Sepetian  dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) sebagai pemateri penganti Dewi Sartika (Sekjend Pembaharuan Agraria)   berpendapat “investasi dan UU Cipta Kerja bukan jawaban atas pengangguran dan ditegaskan olehnya “Mau Kerja atau Merdeka”.

Dalam acara ini organisasi mahasiswa yang menaja webinar, turut hadir DPM FH Unilak dan Hima HTN FH Unilak melalui Aris Masduki dan  Razali.(rsl/Can)



Faperta Unilak Dorong Mahasiswa Berwirausaha Produk Agribisnis Halal dan Bermutu
Jumat, 23 Okt 2020, 23:05:01 WIB, Dibaca : 110 Kali
Sikapi Omnibus Law Dari Berbagai Perspektif, DPM Dan HIMA HTN FH Unilak Taja Webinar
Jumat, 16 Okt 2020, 10:28:41 WIB, Dibaca : 143 Kali
Rektor Unilak Apresiasi Polda Riau Tangkap Provokator Demo di DPRD Riau Yang Memakai Atribut Unilak
Senin, 12 Okt 2020, 22:36:41 WIB, Dibaca : 362 Kali

Tuliskan Komentar
Galeri Dosen & Karyawan
Sekilas Info
Statistik Pengunjung
Pengguna Online 0
Pengunjung Hari ini 11
Hits hari ini 41
Total Hits 6198
Total pengunjung 2774